Deklarasi Damai Dan Netralitas TNI- Polri dan ASN pada Pemilu 2019 di Polres Solok Kota

PID Humas Polressolokkota – Usai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 (Pengamanan Pemilu 2019), hari pada  Rabu (19/09) 2018 di Polres Solok Kota,   digelar acara Deklarasi pemilu Aman, damai dan sejuk serta Netralitas TNI-Polri dan ASN pada Pemilu tahun 2019.
Deklarasi aman,  Damai dan sejuk diawali dengan penandatanganan Deklarasi Tungku Tigo Sajarangan (Tokoh Adat, Alim Ulama dan Pemerintah) sebagai perwujudan komitmen mensukseskan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.

image

Penandatanganan Deklarasi diawali oleh Forkopimda Kota/Kab Solok, dilanjutkan dengan Bawaslu Kota/Kab Solok, KPU Kota/Kab Solok, Tokoh Adat, Alim Ulama, ketua dan pengurus partai politik Kota/Kab Solok. Setelah penandatanganan Deklarasi, Ketua LKAAM (Lembaga Karapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Solok H.Rusli Khatib Sulaiman memimpin Deklarasi yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam Apel Gelar Pasukan tersebut.

image

Isi Deklarasi Damai tersebut yaitu “Kami Tungku Tigo Sajarangan Kota dan Kab Solok mendukung Pemilu 2019 yang aman, damai dan badunsanak (berkekeluargaan), menolak politik uang, politisasi masjid dan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, demi keutuhan NKRI“.

 
Selanjutnya, dilaksanakan juga Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang dipimpin oleh Camat IX Koto Sungai Lasi Reflidon yang diikuti oleh ASN, personil Kodim 0309 Solok dan Polres Solok Kota dengan isi Deklarasi sebagai berikut “Kami segenap Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri Kota Solok akan menjaga netralitas dan siap mengamankan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang aman, damai dan badunsanak“.

image

image

image

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan SIK MH mengatakan bahwa Deklarasi Netralitas TNI-Polri dan Deklarasi Damai merupakan penekanan Kapolri Jenderal Polisi Prof H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D yang tercantum dalam amanat Apel Gelar Pasukan bahwa seluruh personil Polri harus menjaga netralitas TNI-Polri serta menghindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu dan menggelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

 
Kapolres angkatan 2000 tersebut sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan berbagai pihak atas terselengaranya kedua deklarasi tersebut, berdoa dan berharap semoga deklarasi yang dicita-citakan tersebut semoga dirhidoi oleh Allah Swt (srmudo)
 

Iklan

Satresnarkoba Polres Solok Kota ungkap kasus Narkotika jenis Shabu

PID Humas Polres Solok Kota – Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Solok Kota mengamankan dua pelaku pemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Kota Solok. Dua pelaku diamankan di dua lokasi berbeda. Keduanya adalah SP (43) yang diamankan di Kelurahan Tanjung Paku dan MY (44) yang diamankan di Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. Satu pelaku, MY yang merupakan warga Kotobaru Dharmasraya, terancam hukuman mati, sebab memiliki shabu sebanyak 10 gram.

image

Wakapolres Solok Kota Kompol Sumintak, didampingi Kasat Narkoba AKP Dodi Apendi dan Paur Humas Ipda Yesveri, dalam press release di Mapolres Solok Kota, Jumat (21/9) menyatakan penangkapan ini merupakan hasil pengungkapan jaringan narkotika antar daerah dan antar provinsi. Kompol Sumintak menegaskan shabu tersebut berasal dari Pekanbaru dengan transit di Dharmasraya, untuk diedarkan di wilayah hukum Polres Solok Kota.
Penangkapan ini, merupakan pengungkapan kasus peredaran narkoba antar daerah dan provinsi. Shabu berasal dari Pekanbaru dan transit di Dharmasraya untuk kemudian diedarkan di Solok. Saat ini, tim sedang memburu pelaku berinisial D, yang mengantarkan shabu dari Pekanbaru ke Dharmasraya,” ujarnya.

Penangkapan SP (43) berawal dari informasi bahwa di Perumnas Tanjung Paku, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota  Solok, sering terjadi transaksi narkotika. Tim Satres Narkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan di daerah tersebut sekira pukul 01.30 WIB. Pelaku SP (43) diamankan petugas di rumahnya dan melakukan penggeledahan. Tim menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam besi rel gorden pintu kamar tengah. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip merk G-tik ukuran 3×5 centimeter di dalam kotak obat, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih. Pelaku SP kemudian dimankan ke Mapolres Solok Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

image

Di Mapolres Solok Kota, pelaku SP “bernyanyi” di hadapan petugas. SP mengatakan MY (44) sedang membawa Narkotika jenis shabu dari Dharmasraya ke Kota Solok. Dari informasi ini, tim Satres Narkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan di daerah Nan Balimo. Hasilnya, sekira pukul 04.00 WIB petugas berhasil mengamankan MY di atas Mobil Merk Toyota jenis Avanza warna silver BA 1318 VL yang sedang berhenti di depan Masjid Nurul Sakinah, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening. Paket sedang tersebut ditemukan di pedal kopling mobil. Petugas juga mengamankan 2 (dua) unit handphone serta uang tunai sebanyak Rp 1.688.000.

image

image

image

MY merupakan warga Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, terancam hukuman berat. Yakni Pasal 112 ayat 2 KUHP, karena kepemilikan shabu di atas 5 gram dan Pasal 114, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar”. Sedangkan pelaku SP diancam dengan Pasal 111 KUHP, dengan ancaman 5 tahun penjara. Yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. (stmudo)

Akses Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu 2019 di Launching di Polres Solok Kota

PID humas Polressolokkota – setelah pelaksanaan apel gelar pasukan Mantap Brata 2018 di Polres Solok Kota dilanjutkan kegiatan Launching akses pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemilu tahun 2019.

image

Ketua Bawaslu Kota Solok, Kepala Kejari Solok dan Kapolres Solok Kota Melakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikan akses pengaduan ini,  Bawaslu Kota Solok,  Kejari Solok dan Polres Solok Kota yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Solok menunjukan sinergitasnya pada Masyarakat Kota dan Kabupaten Solok dengan meresmikan Akses Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara online sebagai salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif masyarakat untuk ikut aktif mengawal Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas.

image

Melalui akses pengaduan sentra Gakkumdu, masyarakat dapat melaporkan potensi ataupun pelanggaran Pemilu 2019 melalui Call Center Polres Solok Kota di nomor telpon 110, melalui Whastapp 6282285025050, instagram Polres Solok Kota (@polres.solokkota), instagram Bawaslu Kota Solok (@bawaslukotasolok), aplikasi android Polres Solok Kota (paga nagari) dan aplikasi android Bawaslu RI (gowaslu).

Kapolres Solok Kota menjelaskan bahwa peresmian akses pengaduan Sentra Gakkumdu ini merupakan tindak lanjut dari diskusi Ngobrol Pemilu (Ngopilu Jilid II) yang diselenggarakan Polres Solok Kota dan Bawaslu Kota Solok di Hotel Taufina (10/9). Diskusi yang mengusung tema ” “Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019“, mensyaratkan adanya akses aduan masyarakat agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut andil mencegah dan melaporkan pelanggaran Pemilu 2019.

Lebih lanjut Kapolres Solok Kota mengatakan bahwa Peresmian yang juga disaksikan oleh ketua dan pengurus Parpol Kota dan Kab Solok secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat dan peserta Pemilu bahwa masyarakat ikut mengawasi dan mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019. Akses ini akan berlanjut disosialisasikan sampai dengan tingkat Kelurahan/Nagari dan berharap dengan tersosialisasikan dengan baik, masyarakat dapat membantu Sentra Gakkumdu mempersempit ruang gerak pelanggaran Pemilu 2019. 

Ketua Bawaslu Kota Solok menyampaikan apresiasinya atas dukungan Polres Solok Kota yang berinisiatif merancang akses pengaduan masyarakat ini dan berharap bahwa akses ini dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk mencegah dan melaporkan pelanggaran Pemilu, tapi jauh lebih penting agar dapat mendeteksi potensi permasalahan yang bila tidak disikapi dari awal akan dapat menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. (stmudo)

POLRES SOLOK KOTA LAKSANAKAN APEL GELAR PASUKAN OPS MANTAP BRATA-2018.

PID Humas Polressolokkota -Kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata – 2018, (Pengamanan Pemilu tahun 2019) di Polres Solok Kota, dilaksanakan pada hari Rabu (19/09) 2018, dengan tema “Melalui Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata tahun 2018 Kita tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang Kondusif”

image

Apel gelar pasukan dengan dipimpin oleh  Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan SIK MH, dan dihadiri oleh Walikota Solok H.Zul Elfian SH M.Si,  Dandim 0309 Solok diwakili Kapten Inf Baskir, Ketua PN Solok Doni Dortmund SH MH,  Kejari Solok Aliansyah SH MH,  Ketua KPU Kota Solok Asraf Danil Handhika S.Sos MH,  Ketua Bawaslu Kota Solok Triati S.Pd, Ketua KPU Kab. Solok Ir.Gadis M.Si, Ketua Bawaslu Kab Solok Afri Memory SH MH,  Ketua MUI Kota Solok Drs H.Afrizal Thaib, Ketua LKAAM Kota Solok H.Rusli Khatib Sulaiman, Dansubden POM Solok Lettu Cpm Taufik dan Ketua Parpol se-Kota Solok dan se-Kab Solok.

Peserta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Singgalang 2018 berjumlah kurang lebih 300 personil yang terdiri dari  1 (satu) pleton personil Kodim 0309 Solok, 1 (satu) pleton Dalmas, 1 (satu) pleton Sat Lantas, 1 (satu) pleton Bhabinkamtibmas, 1 (satu) pleton gabungan Reskrim Intel, 1(satu) pleton Sat Pol PP, 1 (satu) pleton Damkar dan 1 (satu) pleton Linmas.

image

Setelah menyematkan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta apel, Kapolres Solok Kota selaku Pimpinan Apel  membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Prof H.Muhammad Tito Karnavian, Ph.D sbb :

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah swt, tuhan yang maha kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam  apel gelar pasukan kepolisian terpusat mantap brata 2018 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2019, apel gelar pasukan ini diselenggarkan diseluruh jajaran dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. dengan demikian pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai

image

Pemolisian diera demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara, hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supermasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, pemolisian diera demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi seperti penyampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna pemilih kepala daerah, angota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden RI.

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of demokracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada  peroide mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.

Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya pileg dan pilpres akan dilaksnakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/ parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan pileg dan pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/ survive.

image

Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan dibidang keamanan diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi polri adalah pemanfaatan politik identitas penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat

Untuk itu polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan mengelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “ Mantap Brata 2018”, yang akan dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 oktober 2019, diseluruh wilayah indonesia dengan melibatkan 272.886 personil polri.

Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitas melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat polres.

Dalam kesempatan ini selaku kepala kepolisian negara republik indonesia, kembali saya tekankan bahwa polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan pemilu tahun 2019 agar berjalan aman lancar dan damai.

image

Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan, selain itu keberhasilan polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan pemilu tahun 2014 serta pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan pemilu tahun 2019.

Amanat ditutup dengan beberapa penekanan Kapolri untuk dipedomani dan dilaksanakan :
– Perkuat soliditas dan sinergitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.
– Jaga netralitas Polri dan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu.
– Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penangganan secara dini.
– Dorongan seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, Media, Tokoh masyarakat serta pengawas pemilu indenpenden untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
– Gelorakan deklarasi pemilu damai dmasing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
– Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontijensi.
– Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui sentra gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.

image

Usai membacakan amanat Kapolri,  Kapolres Solok Kota mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta apel dan undangan yang telah hadir, dilanjutkan dengan acara tambahan yaitu peesmian akses pengaduan masyarakat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok, penampilan drama dan pembacaan puisi tentang pendidikan politik dari mahasiswa, simulasi kesiapan pengamanan Pemilu, deklarasi netralitas ASN, sinergitas TNI dan Polri dan deklarasi pemilu damai.(Stmudo)

Di Polres Solok Kota Direktur Binmas Polda Sumbar beri pencerahan tentang Polmas

PID Humas Polressolokkota –  Pada hari Senin (17/09), berlangsung
Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bertempat di Aula Polres Solok Kota
Sebagai narasumber Direktur  Binmas Polda Sumbar Kombes Pol  Nasrun Fahmi SH M.Si

Sosialisasi diawali sambutan oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan S.I.K, M.H,  peranan Bhabinkamtibmas sangat komplek, disamping tugas-tugas pembinaan pada Desa Binaan,  desa sentuhan dan desa pantauan,  juga melaksanakan Pengawasan Dana Desa sebagai upaya pencegahan pada Program Saber Pungli dan dalam menghadapai Pemilu 2019, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat berkoordinasi dengan Panwascam untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di tingkat Kecamatan.

image

Presentasi oleh Dir Bimmas Polda Sumbar Kombes Pol  Nasrun Fahmi,S.H,M.Si menyampaikan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dibagi 4  pembahasan yaitu tentang Polmas, Bhabinkamtibmas, FKPM dan BKPM.

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat , sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Falsafat Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap prilaku yang santun serta salaing menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).

Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalah melalui upaya memahami masalah, analisa masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana danpenangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

FKPM adalah wahana komunikasi antara polisi dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BKPM adalah tempat berupa bangunan / balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun bafru atau mengoptimalkan bangunan Polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

image

Direktur Bimmas juga menyampaikan mengenai pengawasan dana Desa, agar Kepala Desa dapat memahami pentingnya transparansi penggunaan dana desa ke masyarakat dan Bhabinkamtibmas bertugas mengawasi serta menyelesaikan permasalahan mengenai dana desa yang anggarannya cukup besar, bila ada masalah agar bhabinkamtibmas Proaktif berkoordinasi dengan Walinagari dan memfasilitasi penyelesaian melalui BKPM.

image

Sementara itu Ketua LKAAM Kota Solok Rusli Dt.Khatib Sulaiman dalam sambutannya mengungkapkan dukungannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan Polres Solok Kota dlm mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yg paling penting tinggi nilainya raso jo pareso. Keaman bukan milik Polri, Tetapi milik semua masyarakat. Kita butuh keamanan dan kenyamanan. (stmudo)

Sosialisasi Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, di Polres Solok Kota

PID Humas Polressolokkota –  Pada hari Senin (17/09), berlangsung
Sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bertempat di Aula Polres Solok Kota
Sebagai narasumber Direktur  Binmas Polda Sumbar Kombes Pol  Nasrun Fahmi SH M.Si

image

Sosialisasi diawali sambutan oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan S.I.K, M.H,  peranan Bhabinkamtibmas sangat komplek, disamping tugas-tugas pembinaan pada Desa Binaan,  desa sentuhan dan desa pantauan,  juga melaksanakan Pengawasan Dana Desa sebagai upaya pencegahan pada Program Saber Pungli dan dalam menghadapai Pemilu 2019, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat berkoordinasi dengan Panwascam untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu di tingkat Kecamatan.

image

Presentasi oleh Dir Bimmas Polda Sumbar Kombes Pol  Nasrun Fahmi,S.H,M.Si menyampaikan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dibagi 4  pembahasan yaitu tentang Polmas, Bhabinkamtibmas, FKPM dan BKPM.

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat , sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

image

Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Falsafat Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap prilaku yang santun serta salaing menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

image

Masalah adalah suatu kondisi yang menjadi perhatian warga masyarakat karena dapat merugikan, mengancam, menggemparkan, menyebabkan ketakutan atau berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (khususnya kejadian yang tampaknya terpisah tetapi mempunyai kesamaan-kesamaan tentang pola, waktu, korban dan/atau lokasi geografis).

Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalah melalui upaya memahami masalah, analisa masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana danpenangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

FKPM adalah wahana komunikasi antara polisi dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BKPM adalah tempat berupa bangunan / balai yang digunakan untuk kegiatan polisi dan warga dalam membangun kemitraan. Balai ini dapat dibangun bafru atau mengoptimalkan bangunan Polisi yang sudah ada seperti Polsek dan Pospol atau fasilitas umum lainnya.

image

Direktur Bimmas juga menyampaikan mengenai pengawasan dana Desa, agar Kepala Desa dapat memahami pentingnya transparansi penggunaan dana desa ke masyarakat dan Bhabinkamtibmas bertugas mengawasi serta menyelesaikan permasalahan mengenai dana desa yang anggarannya cukup besar, bila ada masalah agar bhabinkamtibmas Proaktif berkoordinasi dengan Walinagari dan memfasilitasi penyelesaian melalui BKPM.

Sementara itu Ketua LKAAM Kota Solok Rusli Dt.Khatib Sulaiman dalam sambutannya mengungkapkan dukungannya terhadap kegiatan yang dilaksanakan Polres Solok Kota dlm mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yg paling penting tinggi nilainya raso jo pareso. Keaman bukan milik Polri, Tetapi milik semua masyarakat. Kita butuh keamanan dan kenyamanan. (stmudo)

Kapolres Solok Kota jadi Irup pada Peringatan Harhubnas di Pemko Solok.

PID Humas Polressolokkota – Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 pukul 08.00 wib telah berlangsung kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional (Harhubnas)  bertempat  di halaman Kantor Balai Kota Solok, bertindak selaku inspektur upacara Kapolres Solok Kota Akbp Dony Setiawan, SIK MH.

image

Hadir  dalam upacara tersebut Walikota Solok H. Zul Elfian SH M.Si, Wakil Walikota Solok Reinier ST MM, Sekda Kota Solok, Unsur Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Solok, Para Assisten dan Staff Ahli di Pemko Solok, Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas Polres Solok Kota, ketua LKAAM, Bundo Kanduang serta kepala OPD di Lingkungan Pemko Solok.

image

Dalam kesempatan upacara tersebut, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan,SIK MH membacakan sambutan Menteri Perhubungan  sebagai berikut :
1 Perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa, dan memberikan pelayanan terbaik.
2. Terkait dengan penyerahan anggaran pada instansi perhubungan dipusat maupun didaerah, saya minta perlu dipercepat tanpa melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Saya berharap peringatan HARHUBNAS dapat mnjadi wahana untuk mningkatkan prestasi serta memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan segenap insan perhubungan.
disampaikan bahwa dinas perhubungan merupakan wahana menyejahterakan bangsa dan Negara, sehingga peran perhubungan sangat penting dalam mengatur perhubungan transportasi di Indonesia.

image

Hal yang perlu menjadi refleksi dalam Peringatan Harhubnas ini adalah pentingnya konsistensi pada spektrum keselamatan dan pelayanan. Meskipun efisien dilakukan pada beberapa tahap kegiatan, akan tetapi dalam mengelola efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dalam pelayanan perhubungan yang merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar.

image

Usai upacara, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan oleh Irup kepada awak kemudi umum teladan (AKUT) dan pelajar pelapor keselamatan lalu lintas tingkat Kota Solok tahun 2018, PNS Dishub teladan serta Personil Sat Lantas teladan, yang didampingi oleh  Walikota , Wakil Walikota Solok, Forkompinda, tokoh adat, dan acara diakhiri dengan foto bersama, mengabadikan moment peringatan Harhubnas yang menjadi wadah dalam merefleksi pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang transportasi di Kota Solok. (stmudo)